Soal Uang ‘Ketok Palu’, Gatot Bantah Kesaksian Nurdin

admin 26/12/2016 0
Soal Uang ‘Ketok Palu’, Gatot Bantah Kesaksian Nurdin

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut, Nurdin Lubis, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan penyuapan pimpinan dan anggota DPRD Sumut senilai Rp61 miliar lebih, di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (7/11).

Pada persidangan kedua kali ini, terdakwa mantan Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho, membantah keterangan anak buahnyan itu. Ia menyebutkan, tidak pernah memerintahkan mantan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Nurdin Lubis, untuk memberikan uang ‘ketok palu’ kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

“Saya tidak ada memberikan perintah untuk memberikan uang ketok palu terhadap pimpinan dan anggota dewan, majelis hakim,” tutur Gatot.

Dalam kesaksian Nurdin, yang menyatakan, permintaan uang dari pimpinan dewan untuk memuluskan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana (LPjP), dan persetujuan P-APBD dan APBD agar bisa ‘ketok palu’ telah disetujui Gatot, selaku Gubernur Sumut pada waktu itu, langsung dibantah terdakwa, dengan meminta bukti perintah yang telah diberikan.

Ini juga dikuatkan oleh penasehat hukum Gatot, usai persidangan menegaskan, selama persidangan Nurdin yang dimintai keterangan kesaksiannya tidak bisa menunjukan bukti, ada perintah langsung dari terdakwa untuk pemberian uang kepada anggota DPRD Sumut, mulai periode 2009-2014, dan 2014-2019, untuk memuluskan anggaran.

Sekaitan adanya pembayaran uang yang telah terjadi dalam memuluskan dan mengesahkan LPjP, P-APBD, dan APBD ini, tentunya menjadi pertanyaan. Sebab dalam kasus ini, Gatot tidak pernah memerintahkan kepada jajarannya untuk memberikan uang kepada pimpinan dewan.

Terpisah, Nurdin dalam kesaksiannya, mengatakan, ia beberapa kali dijumpai unsur pimpinan dewan untuk memuluskan LPjP, dan ini sudah beberapa kali diberikan. Pemberian uang ini pun disetujui oleh Gatot yang pada waktu itu Gubernur Sumut.

Ia juga mengemukakan, unsur pimpinan dewan dalam hal ini, seorang di antaranya Kamaluddin Harahap, mengajukan permohonan uang sebesar Rp200 juta bagi seluruh anggota dewan, untuk menyetujui APBD, yang diambil 5 persen dari uang belanja langsung sebesar Rp1 triliun.

Saat majelis hakim menanyakan, apakah pemberian dana ‘ketok palu’ untuk memuluskan anggaran telah diatur atau sudah ada ketentuan? Nurdin menjelaskan, walau hal tersebut tidak tertuang dalam peraturan ataupun ketentuan, namun ada arahan supaya permintaan anggota dewan tersebut dilaksanakan. “Kalau tidak diberikan dana ketok palu tersebut, dikhawatirkan akan terkendala LPjP dan ini akan berdampak terhadap P-APBD serta APBD sidang selanjutnya,” bebernya.

Tapi Nurdin juga tidak dapat menjawab, apakah pernah dana ‘ketok palu’ tidak diberikan ketika ia masih menjabat sebagai Sekda atau sebagai Ketua TIM TAPD. “Belum pernah majelis hakim,” jelasnya, seraya menyatakan, ia cukup tertekan karena khawatir jika tidak memberikan dana ‘ketok palu’ tersebut.

Sedangkan dalam kesaksian Sekda Pemprov Sumut Hasban Ritonga, yang saat itu ia menjabat Asisten 4, juga membeberkan, tak mengetahui secara pasti, karena ia tidak pernah dilibatkan secara langsung.

Masih dalam persidangan tersebut, Nurdin tidak bisa menjelaskan, bagaimana cara pencairan uang, namun ini telah dikoordinasikan kepada SKPD, tanpa merinci bentuk koordinasi dalam pemberian uang tersebut.

Sementara Ketua Majelis Hakim Tipikor, Didiek meminta sejumlah bukti salinan, dan pemberian terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut kepada penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai mendengarkan kesaksian keduanya, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan, dengan agenda masih mendengarkan kesaksian.

Dalam dakwaan JPU dari KPK, Irene Putrie menyebutkan, terdakwa Gatot melakukan penyuapan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. “Memberikan uang sebesar Rp61.835.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, seperti yang dimaksud di atas,” katanya.

Dalam kasus ini, terdapat 8 item tujuan pemberian gratifikasi itu. Pertama, Gatot ingin pimpinan serta anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019, memberikan persetujuan LPjP APBD Sumut Tahun Anggaran 2012. Kemudian, menyetujui P- APBD Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Sumut TA 2014, menyetujui P-APBD Sumut TA 2014, menyetujui APBD Sumut TA 2015, menyetujui LPjP APBD Sumut TA 2014, dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Sumut TA 2014, serta Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut 2015.

Pada suap untuk persetujuan LPjP APBD Sumut TA 2012, Gatot memberikan uang kepada seluruh anggota, ketua dan sekretaris fraksi, wakil ketua dan ketua DPRD Sumut, dengan total Rp1.550.000.000.

Untuk persetujuan terhadap P-APBD Sumut TA 2013, Gatot memberikan total Rp2.550.000.000. Lalu untuk persetujuan APBD Sumut TA 2014, Gatot memberikan ‘uang ketok’ Rp44.260.000.000. Kemudian untuk persetujuan dan pengesahan P-APBD Sumut TA 2014 dan pengesahan APBD Sumut TA 2015, Gatot memberikan Rp11.675.000.000. Untuk persetujuan LPjP APBD Sumut TA 2014, Gatot menyerahkan Rp300 juta. Sementara untuk persetujuan terhadap LKPj APBD Sumut TA 2014, Gatot memerintahkan pemberian Rp500 juta. Terakhir untuk pembatalan pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Sumut 2015, Gatot memberi Rp1 miliar. Uang itu dibagikan kepada Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Gus/Saz: Sumut Pos, 8 November 2016)

Leave A Response »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com