Mendagri : Perppu Pertimbangan Subyektif Presiden

admin 01/10/2014 0
Mendagri : Perppu Pertimbangan Subyektif Presiden

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang akan dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat yang berisikan tetap menyelenggarakan pilkada langsung adalah pilihan subyektif presiden.

Soal obyektivitas atas Perppu itu bisa diuji pada pembahasan di DPR nanti.

“Karena ini bersifat subjektifitas presiden, silakan saja tentu pada masa sidang berikutnya akan akan diuji objektivitasnya oleh DPR,” kata Gamawan Fauzi usai rapat terbatas dengan Presiden SBY di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (30/9) malam.

Meski bersifat subyektif, dia tegaskan presiden tetap mempertimbangkan faktor kegentingan dalam mengeluarkan Perppu. Faktor kegentingan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu.

Sementara Wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan, ada tiga kriteria kegentingan yang memaksa menurut Mahkamah Konstitusi ketika mengeluarkan putusan terkait Permohonan Pengujian Perppu Nomor 4/2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap UUD 1945.
Ketiga kriteria itu adalah adanya kebutuhan yang mendesak, adanya kekosongan hukum, dan perlunya kepastian hukum.

Menurutnya, secara subyektif, Presiden berhak mengeluarkan Perppu berdasarkan ketiga kriteria yang ada. Saat ditanya kriteria mana yang dipilih, dia menolak memberi tahu.

“Tunggu saja nanti saat Perppu diumumkan. Baca di bagian pertimbangan,” tuturnya.

Leave A Response »

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com